Setelah beberapa tahun BUMN tidak lagi ditetapkan sebagai Pemungut PPN/ PPn Bm maka sejak 1 Juli 2012 Badan Usaha Milik Negara kembali ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

 

Objek Pemungutan PPN oleh BUMN

Yang menjadi objek pemungutan PPN/PPn Bm adalah penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara.

 

Tidak dipungut PPN

Tidak semua penyerahan kepada BUMN dipungut PPN/PPn Bm, yaitu atas transaksi sebagai berikut:

  1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  3. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak danbahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  4. pembayaran atas rekening telepon;
  5. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
  6. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

 

Saat Penerbitan Faktur Pajak

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara, paling lambat:

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  3. penerimaan pembayaran terznin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

 

Saat Pemungutan PPN

Pemungutan PPN oleh BUMN dilakukan pada saat:

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak,
  2. penerimaan pembayaran da.lam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

 

Saat Penyetoran PPN oleh Pemungut

BUMN yang memungut PPN harus menyetor PPN yang telah dipungut paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

 

Saat Pelaporan Pemungutan PPN

PPN yang telah disetor oleh BUMN sebagai pemungut PPN harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan mengenai penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN di atas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/ 2012 tanggal 6 Juni 2012.

 

3 Comments to “BUMN Kembali Ditunjuk Menjadi Pemungut PPN”

  • Berliana Purba says:

    Baguslah! Biasanya kalau sudah berurusan seperti ini, Pengusaha Kena Pajak biasanya akan lebih tertib! Lagipula kenyataannya, yg saya tahu BUMN tetap meminta bukti setor PPN dulu kepada Supplier baru kemudian mereka bayar kembali ke Supplier melalui proses tagihan (bisa sebulan atau lebih). Hal ini mengganggu cashflow supplier dan merepotkan Supplier yg akan kerepotan jika ada PPN masukan yang harusnya bisa dikreditkan. Ribet kan!

    Memang sih akan ada tambahan proses2 Restitusi Pajak, tetapi ini akan membuat WP PKP akan lebih tertib administrasi.

    Salam,

  • Harris Fadilah says:

    Dengan diberlakukan peraturan seperti ini kembali, perusahaan kami mengalami kekurangan pendapatan (terutama dari PPN). Karena faktur pajak yang kami terima hanya sedikit yang dapat kami kreditkan sebagai pajak masukan sehinnga pendapatan dari pajak saya prediksi hilang sekitar 30 jtan per bulan

    • Berliana Purba says:

      Lho! PPN itu bukan pendapatan toh pak! Yang dipungut kan mestinya disetor juga ke Kas Negara apalagi Kredit Pajak Masukan bapak hanya sedikit! Yang isa erkurang hanya penyetoran langsung ke Kas Negara karen disetor oleh si WAPU! Mungkin Bapak salah jurnal itu! Hee e

  • Leave a Reply for “BUMN Kembali Ditunjuk Menjadi Pemungut PPN”

    XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.